BPS mengelompokkan masyarakat Indonesia dalam lima kelas berdasarkan pengeluaran. Kelas atas ditentukan dengan pengeluaran di atas Rp 9,9 juta per bulan.
Anggota DPR Bambang Soesatyo menegaskan pentingnya kekuatan pertahanan nasional sebagai fondasi utama untuk menopang ketahanan dan kemajuan ekonomi nasional.
Kejari Kabupaten Pasuruan menetapkan Ketua PKBM Salafiyah berinisial BPS sebagai tersangka korupsi anggaran hibah. Kerugian negara mencapai Rp 1.955.948.260.