Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, mengusulkan RUU Pekerja GIG untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja lepas di Indonesia. Target disahkan 2026
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan RKUHAP disusun secara terbuka dan partisipatif, melibatkan masyarakat dan akademisi untuk keadilan hukum yang lebih baik.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menekankan Green Democracy dan komitmen Indonesia dalam dekarbonisasi serta potensi penyimpanan karbon di COP30 Brazil.