detikFinance 3 BUMN Reasuransi Mau Merger, Ini Pesan OJK Tiga perusahaan reasuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) direncanakan akan melakukan merger. Senin, 04 Agu 2025 16:36 WIB
detikFinance Rosan Bongkar Borok BUMN: Poles Laporan Keuangan-Setor Dividen dari Utang Banyak BUMN yang sengaja menggelapkan laporan keuangan yang akhirnya menyebabkan fraud. Senin, 20 Okt 2025 13:01 WIB
detikFinance Dasco Sebut Kementerian BUMN Bakal Ganti Nama Jadi Badan Penyelenggara Kementerian BUMN tidak akan bergabung dengan Danantara, melainkan berubah menjadi Badan Penyelenggara BUMN (BP BUMN). Rabu, 24 Sep 2025 18:15 WIB
detikFinance Pakar Sebut Revisi UU BUMN Wajib Atur Larangan Rangkap Jabatan Dalam rapat tersebut menyoroti terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang wakil menteri rangkap jabatan menjadi komisaris BUMN. Rabu, 24 Sep 2025 17:28 WIB
detikNews Rieke Sebut 39 Pejabat Kemenkeu Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN Politikus PDIP ini berharap revisi UU BUMN juga mengakomodir aturan bahwa selain Wamen, pejabat eselon I hingga II tak boleh merangkap jabatan di BUMN. Rabu, 24 Sep 2025 16:05 WIB
detikFinance Jurus BUMN Dukung Pembangunan Berkelanjutan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk berupaya mendorong pembangunan berkelanjutan melalui kesempatan kerja bagi semua pihak. Minggu, 18 Mei 2025 14:17 WIB
detikNews Pemerintah Kebut Revisi UU BUMN: Kalau Bisa Selesai Sebelum Reses Pemerintah dan DPR RI akan memulai pembahasan revisi UU BUMN yang mengatur perubahan BUMN menjadi badan. Revisi ditargetkan selesai pekan ini. Selasa, 23 Sep 2025 16:01 WIB
detikNews Tok! 67 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2026, Ada Pemilu-BUMN DPR RI resmi menetapkan 67 RUU Prolegnas 2026. Adapun pembahasan yang dimaksud di antaranya RUU Pemilu, RUU Hak Cipta hingga RUU BUMN. Selasa, 23 Sep 2025 12:15 WIB
detikProperti Wamen BUMN Harap Harga Rumah Subsidi Naik, Ini Alasannya Wakil Menteri BUMN Tiko berharap harga rumah subsidi naik perlahan. Ini alasannya. Rabu, 27 Agu 2025 17:29 WIB
detikNews Kejagung soal WNA Bisa Pimpin BUMN: Tetap Bisa Ditindak Jika Korupsi Kejagung memastikan ekspatriat yang memimpin BUMN dapat ditindak jika terlibat korupsi. Hukum Indonesia berlaku untuk semua, termasuk warga asing. Jumat, 17 Okt 2025 16:22 WIB