KSP, AM Putranto, melaksanakan rapat perdana dengan Komisi XIII DPR. Dalam rapat itu, Putranto turut menyampaikan pagu alokasi anggaran lembaganya pada 2024.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akan menertibkan 537 badan usaha sawit tanpa sertifikat HGU, mengelola 2,5 juta hektare lahan. Sanksi dan denda pajak menanti.
"Ini kalau rapat tiap hari liat Ario Bimo kan bosen kita Pak. Sekian terima kasih Pak," kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sambil tertawa di rapat Komisi II DPR.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berencana menerbitkan sertifikat HGU untuk 537 badan hukum perkebunan sawit dalam 100 hari. Ini penting untuk kepatuhan hukum.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akan menindak tegas mafia tanah. Nusron mendorong mafia tanah dimiskinkan dengan pasal berlapis supaya ada efek jera ke depannya.