Revisi UU Haji telah disetujui sebagai usul inisiatif DPR. Komisi VIII menunggu DIM dari pemerintah untuk melanjutkan proses legislasi dan transisi kewenangan.
Peserta Aksi Kamisan di Palangka Raya menolak revisi sejarah nasional dan pemutihan dosa Orde Baru. Mereka serukan pentingnya sejarah untuk generasi mendatang.
DPR dan pemerintah bahas revisi UU Ibadah Haji dan Umrah. Kuota haji tetap 92% reguler dan 8% khusus, tanpa batas minimal. Pembagian kuota diatur kementerian.
Sufmi memastikan keterlibatan penyanyi dan komposer dalam perumusan revisi UU Hak Cipta. Seluruh pihak sepakat untuk segera menyelesaikan revisi UU tersebut.