Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengungkapkan usulan agar BP Haji menjadi kementerian khusus mengurusi haji dan umrah agar tidak membebani Kementerian Agama.
Wamenag Romo Syafii dukung transisi pengelolaan haji ke BP Haji. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk pelayanan haji yang lebih profesional.
Sebanyak 13 asosiasi Perjalanan dan Ibadah Haji dan Umrah di seluruh Indonesia sorot RUU Perubahan Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.