Koalisi masyarakat peduli keterwakilan perempuan resmi mengajukan judicial review (JR) Peraturan KPU (PKPU) nomor 10 tahun 2023 ke Mahkamah Agung (MA).
Dosen hukum tata negara di Universitas Andalas, Feri Amsari, mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam putusan MK terkait masa jabatan pimpinan KPK. Apa saja?
MK masih menunggu para pihak untuk menyerahkan kesimpulan hingga akhir bulan ini. Rapat vonis tidak dibatasi oleh UU dan menjadi kewenangan MK sepenuhnya.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih meminta MK memberikan peringatan kepada KPU soal aturan mantan terpidana korupsi boleh nyaleg tanpa jeda 5 tahun.
ICW menuding penjelasan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait PKPU 10/2023 dan PKPU 11/2023 soal mantan napi korupsi diperbolehkan nyaleg sebagai informasi sesat.