Syamsul Jahidin dan Ratih Mutiara menggugat UU TNI ke MK, meminta pembatasan prajurit menduduki jabatan sipil. Pasal tersebut dinilai menimbulkan ketidakadilan.
Wamendagri Ribka Haluk menegaskan Otonomi Khusus Papua melindungi hak tanah ulayat OAP. Sosialisasi dilakukan untuk pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat.
Ketua Baleg DPR Bob Hasan merespons gugatan UU MD3 yang meminta rakyat dapat memberhentikan anggota DPR. Ia menilai gugatan itu merupakan hak setiap warga.
Menko PM A. Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya ekonomi konstitusi dalam kebijakan. Pemberdayaan masyarakat jadi kunci pertumbuhan ekonomi yang merata.