detikNews

Partai PRIMA Kembali Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menegaskan kembali dukungannya kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Minggu, 01 Jun 2025 19:10 WIB

detikNews

PKB soal MK Hapus Ambang Batas 20%: Kado Tahun Baru yang Akan Kontroversi

Waketum PKB Jazilul Fawaid menilai putusan itu akan menuai kontroversi.

Kamis, 02 Jan 2025 18:38 WIB

detikNews

Di DPR, Ahli Usul Ambang Batas Maksimal Koalisi Pencalonan Presiden 50%

Ahli hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Titi Anggraini, mengusulkan ambang batas maksimal koalisi pencalonan presiden sebesar 40-50%.

Rabu, 26 Feb 2025 12:44 WIB

detikSumut

Anggota KPU Padangsidimpuan yang Sempat Di-OTT Dipecat DKPP

DKPP memecat Parlagutan Harahap, anggota KPU Kota Padangsidimpuan. Parlagutan dipecat setelah beberapa waktu lalu kena OTT karena memeras caleg.

Kamis, 24 Apr 2025 15:00 WIB

detikBali

Bawaslu NTB Minta Eksekusi Lahan Ditunda Setelah Kejati Kalah Kasasi

Ketua Bawaslu NTB, Itratip, minta penundaan eksekusi lahan kantor Bawaslu setelah Kejati NTB kalah kasasi. Bawaslu cari lokasi kantor baru.

Selasa, 17 Jun 2025 15:54 WIB

detikNews

Komisi II DPR Rapat dengan KPU hingga Bawaslu Buntut PSU 24 Pilkada

Komisi II DPR menggelar rapat bersama KPU, Bawaslu dan DKPP hari ini. Rapat digelar usai MK memutus pemungutan suara ulang (PSU) sebanyak 24 pilkada.

Kamis, 27 Feb 2025 11:29 WIB

detikNews

Anggaran Pendidikan Tak 20% di 2 Presiden, Legislator PDIP Sentil Sri Mulyani

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, mengkritik Menkeu Sri Mulyani lantaran anggaran pendidikan diamanatkan konstitusi 20% tak tercapai.

Selasa, 22 Jul 2025 12:05 WIB

detikNews

Coblos Ulang 24 Pilkada, Komisi II DPR Bakal Evaluasi Rekrutmen KPU-Bawaslu

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan mesti ada mekanisme yang lebih baik dalam rekrutmen penyelenggara pemilu.

Selasa, 25 Feb 2025 12:37 WIB

detikNews

Batasan Koalisi Jadi Sorotan Pemerintah Usai MK Hapus PT 20%

Batasan jumlah capres jadi sorotan usai MK hapus ambang batas pencalonan presiden. Pemerintah menilai tak mungkin buat norma baru batasi jumlah capres.

Minggu, 05 Jan 2025 08:05 WIB

detikBali

Tercatat Jadi Pengurus Partai, Anggota KPU Lombok Timur Dipecat!

Zainul Muttaqin dipecat sebagai anggota KPU Lombok Timur lantaran terbukti menjadi pengurus partai politik.

Selasa, 04 Mar 2025 18:05 WIB