Gubernur NTT menolak berkomentar tentang Pergub NTT Nomor 13/2025 yang melarang kendaraan luar NTT mengisi BBM subsidi, untuk menjaga ketersediaan stok.
Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji meminta Gubernur Kaltim mendengarkan suara publik terkait mobil dinas Rp 8,5 miliar, menekankan efisiensi dan kondisi rakyat.