Wacana larangan rangkap jabatan Ketua Umum PBNU menguat. Isu ini akan diputuskan dalam Muktamar NU 2026, termasuk posisi menteri yang masih diperdebatkan.
Pencegahan dan penanganan kekerasan di pesantren tidak bisa diselesaikan dengan menyusun aturan tertulis saja. Butuh sistem pendampingan berkelanjutan.