detikFinance

11 Poin RUU BUMN: Kementerian Jadi Badan, Menteri-Wamen Dilarang Rangkap Jabatan

Komisi VI DPR RI bersama Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama pemerintah.

Jumat, 26 Sep 2025 11:29 WIB

detikNews

Revisi UU BUMN Hanya Hitungan Hari

Revisi UU BUMN disetujui DPR dan Pemerintah dalam waktu 4 hari. RUU ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Jumat, 26 Sep 2025 22:08 WIB

detikFinance

Komisi VI DPR Setuju RUU BUMN Lanjut ke Paripurna

Komisi VI DPR RI menyetujui Revisi Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lanjut ke pembahasan Tahap II dan disetujui dalam Sidang Paripurna.

Jumat, 26 Sep 2025 13:07 WIB

detikNews

Revisi UU BUMN Hanya Hitungan Hari, Menkum Ungkit Putusan MK

Menkum Supratman Agtas menjelaskan proses revisi UU BUMN yang cepat, hanya hitungan hari, karena putusan MK dan masukan publik.

Jumat, 26 Sep 2025 13:44 WIB

detikNews

Video: DPR Hapus Rangkap Jabatan Menteri-Wamen Lewat Revisi UU BUMN

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyebut tidak akan ada lagi rangkap jabatan dalam struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jumat, 26 Sep 2025 01:08 WIB

detikNews

Revisi UU BUMN Disepakati Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan Jadi UU

Komisi VI DPR setujui RUU Perubahan Keempat UU BUMN untuk dibawa ke paripurna. Rapat dipimpin Anggia Ermarini, melibatkan menteri terkait.

Jumat, 26 Sep 2025 11:49 WIB

detikFinance

BPK Bisa Audit BUMN, Karyawan hingga Komisaris Jadi Penyelenggara Negara

"Penegasan organ dan pegawai Danantara, anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan karyawan BUMN merupakan penyelenggara negara," kata Supratman.

Jumat, 26 Sep 2025 16:30 WIB

detikNews

Menkum Tegaskan BP BUMN Fungsinya Regulator, Danantara Operator

Menkum Supratman Agtas menjelaskan perbedaan status BP BUMN sebagai regulator dan Danantara sebagai operator. RUU BUMN juga mengatur larangan rangkap jabatan.

Jumat, 26 Sep 2025 13:08 WIB

detikSumut

Golkar Sebut Tak Ada Penyebutan IKN Ibu Kota Politik di UU

Presiden Prabowo tandatangani Perpres IKN jadi Ibu Kota Politik 2028. Partai Golkar minta penjelasan istilah tersebut dan potensi revisi UU IKN.

Selasa, 23 Sep 2025 01:00 WIB

detikNews

Golkar soal IKN Ibu Kota Politik: Tak Ada di UU, Perlu Dijelaskan

Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebutkan perlu ada penjelasan soal Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim ditetapkan sebagai ibu kota politik pada 2028.

Senin, 22 Sep 2025 22:57 WIB