Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan RKUHAP tak mengatur soal penyadapan. Habiburokhman menyebut penyadapan diatur melalui undang-undang khusus.
Komisi III DPR memutuskan rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) revisi Undang-Undang Kitab Acara Hukum Perdana (RKUHAP) disiarkan ke publik.