Fraksi PAN DPR RI mendukung evaluasi tunjangan maupun fasilitas yang melekat pada anggota dewan. Ini alasannya menurut Ketua Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) meminta pemotongan anggaran reses DPR menjadi 22 titik. MKD anggap titik reses 2025 tidak efektif dan perlu pengawasan.
Pimpinan Komisi X DPR mengusulkan penerapan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.