Pemerintah memangkas 145 regulasi untuk mempercepat distribusi pupuk bersubsidi. Kebijakan ini memudahkan petani dalam mendapatkan pupuk secara efisien.
DPRD NTB soroti tingginya harga pupuk bersubsidi yang mencapai Rp 300 ribu per kwintal. Dugaan mafia pupuk dan rencana rapat dengan Dinas Pertanian diungkap.
Kementerian Pertanian mendapatkan tambahan anggaran Rp 145 miliar, total menjadi Rp 40,14 triliun. Anggaran ini disetujui DPR untuk berbagai program pertanian.
TNI dan Polri akan terlibat dalam pengurusan jagung di Papua, mendukung program pemerintah tanpa terlibat teknis penanaman. Fokus pada fasilitasi dan komunikasi
KASAD Jenderal Maruli Simanjuntak dan Wamentan Sudaryono resmikan program pengairan di Sukabumi untuk swasembada pangan, targetkan 11 ribu titik irigasi.