detikNews
UU BUMN Baru: Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara
Ada pasal yang menarik dalam UU baru ini, yaitu pasal mengenai kerugian BUMN. Ini bunyinya.
Sabtu, 18 Okt 2025 11:42 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Momentum Pengesahan UU Perampasan Aset
Segera sahkan RUU Perampasan Aset. Bukan untuk memuaskan massa, melainkan untuk membuktikan negara masih berpihak pada warganya
Selasa, 02 Sep 2025 17:01 WIB
detikNews
DPR RI Sahkan Revisi UU BUMN Besok
Komisi VI DPR sepakat membawa Revisi UU BUMN ke rapat paripurna. Rapat paripurna akan digelar besok.
Rabu, 01 Okt 2025 17:53 WIB
detikFinance
DPR Bakal Susun UU Ketenagakerjaan Baru
DPR RI akan segera menyusun UU Ketenagakerjaan baru sebagai tindak lanjut putusan MK.
Selasa, 30 Sep 2025 14:28 WIB
detikNews
Revisi UU BUMN Hanya Hitungan Hari
Revisi UU BUMN disetujui DPR dan Pemerintah dalam waktu 4 hari. RUU ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Jumat, 26 Sep 2025 22:08 WIB
detikNews
MK Tak Terima Gugatan Partai Buruh soal Ambang Batas Parlemen
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan Partai Buruh yang meminta aturan ambang batas masuk DPR atau parliamentary threshold (PT).
Kamis, 16 Okt 2025 17:32 WIB
7 Foto
detikKalimantan
India Teken UU Larang Judol
Parlemen India mengesahkan UU yang mengkriminalisasi judi online. Larangan ini bertujuan mengurangi kerugian finansial masyarakat.
Jumat, 22 Agu 2025 21:31 WIB
detikFinance
Pemerintah Ungkap Alasan UU BUMN Perlu Direvisi
Komisi VI DPR RI menyetujui untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.
Selasa, 23 Sep 2025 18:00 WIB
detikNews
DPR RI Terima Surpres Revisi UU BUMN
DPR RI menerima surpres dari Presiden terkait revisi UU BUMN dalam rapat paripurna. Pembahasan RUU BUMN masuk Prolegnas Prioritas 2025.
Selasa, 23 Sep 2025 11:35 WIB
detikNews
KASN Dihapus, MK Perintahkan Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN
MK mengatakan lembaga independen harus segera dibentuk. Dia memberikan batas waktu maksimal 2 tahun dalam membentuk lembaga ini.
Kamis, 16 Okt 2025 14:46 WIB