Sederet masalah saat hari pencoblosan di TPS di Makassar menuai sorotan. Bawaslu Sulsel mengungkap ada 2.000 TPS yang diduga melakukan pelanggaran administrasi.
Peneliti Perludem kritik pernyataan dari Ketua DPD Lanyalla yang ingin agar MPR memilih Presiden. Menurutnya, pernyataan itu bisa menjauhkan DPD dari rakyat.
DPC PDIP Surabaya melaporkan adanya dugaan pelanggaran, yang dilakukan oknum tim pemenangan paslon Machfud Arifin-Mujiaman. PDIP melapor ke Bawaslu Surabaya.