detikNews
Lagi, MK Tak Terima Gugatan UU TNI
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali tidak menerima permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Kamis, 26 Jun 2025 14:22 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikSumut
Revisi UU Pemerintah Aceh Masuk Prolegnas Prioritas 2025-2026
Badan Legislasi DPR, pemerintah, dan DPD sepakat 52 RUU Prolegnas 2025 dan 67 RUU 2026, termasuk revisi UUPA. Proses pengesahan segera dilakukan.
Kamis, 18 Sep 2025 23:27 WIB
detikNews
Baleg DPR-Pemerintah Sepakat Revisi UU Polri Masuk Prolegnas Prioritas
Baleg DPR bersama pemerintah menyepakati Perubahan UU Polri menjadi Prolegnas prioritas perubahan tahun 2025. Revisi UU Polri ranah Komisi III DPR RI.
Kamis, 18 Sep 2025 19:06 WIB
03:22
detikNews
YLBHI Kecewa MK Tolak Gugatan UU TNI, Singgung Dissenting Opinion
YLBHI kecewa MK tolak gugatan soal UU TNI. YLBHI menilai MK gagal melihat partisipasi publik dalam penyusunan UU, menegaskan dampak negatif bagi demokrasi.
Kamis, 18 Sep 2025 06:16 WIB
detikNews
Dilema Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Pemisahan Pemilu nasional-daerah menuai berbagai polemik. Lantas bagaimana dampak positif dari hal tersebut?
Minggu, 03 Agu 2025 18:12 WIB
detikNews
MK Tolak Gugatan YLBHI-KontraS soal UU TNI
MK menolak gugatan mengenai UU TNI. Putusan ini diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat.
Rabu, 17 Sep 2025 15:46 WIB
0 Foto
detikNews
Mampukah Pemilu Legislatif Pulihkan Demokrasi di Suriah?
Suriah dijadwalkan akan memilih parlemen baru pada bulan September mendatang.
Minggu, 03 Agu 2025 14:47 WIB
detikNews
Apa Itu Subjek Data Pribadi? Simak Penjelasannya Menurut UU
UU Nomor 27 Tahun 2022 mengatur Subjek Data Pribadi, hak-hak individu, dan kewajiban pengendali data. Perlindungan data pribadi menjadi prioritas hukum.
Rabu, 17 Sep 2025 10:46 WIB
detikEdu
PPI Dunia Tuntut Transparansi Gaji Pejabat RI-UU Perlindungan Pelajar
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia membuat 'Deklarasi Turki' sebagai respons atas isu-isu akhir-akhir ini. Apa isinya?
Rabu, 17 Sep 2025 09:00 WIB
detikNews
Keserentakan Pemilu dan Restorasi Politik Lokal
Ke depan, pilihan keserentakan Pemilu oleh MK harus menjadi desain yang ajeg. Hal ini dalam rangka mengakhiri transisi ketatanegaraan berulang.
Senin, 30 Jun 2025 18:01 WIB