Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pemerintah membatasi investasi smelter nikel.
Muncul isu jumlah pos kementerian di kabinet Prabowo-Gibran akan bertambah dari sebelumnya. Ganjar menyebut hal itu itu tidak sesuai dengan undang-undang.