Komisi IV DPR meminta izin pengelolaan hutan bagi perusahaan di Pulau Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumbar, yang meresahkan masyarakat adat ditinjau ulang.
"Keputusan MK ini tidak hanya cacat secara konstitusional, tetapi menimbulkan ketidakpastian terhadap demokrasi serta membingungkan publik," kata Nurdin Halid.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv mendorong Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional segera melakukan kaji ulang terhadap regulasi mutu dan skema HET beras.
Advokat Tony Budidjaja mengadukan kasusnya ke Komisi III DPR terkait dugaan kriminalisasi. Komisi III menegaskan hak impunitas advokat diakomodasi di RKUHAP.