Pimpinan DPR dan perwakilan serikat buruh bahas RUU Ketenagakerjaan. Said Iqbal minta pembahasan tidak terburu-buru, agar partisipasi publik lebih baik.
Indonesia, sebagai negara kepulauan, menghadapi ketimpangan pembangunan. RUU Daerah Kepulauan diharapkan mempercepat pemerataan dan pengelolaan potensi maritim.
Bambang Harymurti mengatakan RUU Perampasan Aset perlu memerhatikan aset yang dimiliki oleh suami istri. Pengadilan perlu menentukan kepemilikan yang sah.
Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia tidak menutup kemungkinan bakal ada aksi besar jika RUU Ketenagakerjaan yang tengah dibahas tidak berpihak ke pekerja.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, pastikan masyarakat dilibatkan dalam penyusunan RUU Perampasan Aset. Ia bantah DPR menolak pembahasan RUU tersebut.