DPR RI sahkan UU PPRT untuk lindungi Pekerja Rumah Tangga dari kekerasan dan diskriminasi. Puan harap UU ini tingkatkan kesejahteraan dan kepastian hukum.
Gugatan meminta MK larang keluarga presiden/wakil presiden mencalonkan diri. Pakar hukum menilai penting untuk menjaga fairness dalam kompetisi politik.
Ribuan buruh unjuk rasa di Gedung DPR, menuntut kenaikan upah dan penghapusan pajak THR. Soroti tunjangan DPR Rp 50 juta/bulan yang dinilai berlebihan.