detikBali

Pelaku Pencatutan NIK untuk Parpol Terancam 6 Tahun Penjara

Kasus pencatutan data NIK di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) bisa dibawa ke ranah pidana.

Selasa, 13 Sep 2022 15:53 WIB

detikNews

Edy Mulyadi Divonis 7 Bulan 15 Hari, Polri Hormati Putusan Hakim

Edy Mulyadi telah divonis 7 bulan 15 hari penjara terkait kasus 'tempat jin buang anak'. Polri menghormati putusan tersebut.

Senin, 12 Sep 2022 14:53 WIB

detikBali

KPU Bali Panggil Ratusan Warga yang Namanya Dicatut Parpol 'Nakal'

KPU Provinsi Bali akan melakukan pemanggilan atau klarifikasi kepada ratusan warga yang data NIK-nya dicatut dalam Sipol.

Minggu, 11 Sep 2022 16:55 WIB

detikBali

DKPP RI Minta Pencatutan Nama di Sipol Diselesaikan KPU-Bawaslu

Anggota DKPP RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi meminta polemik pencatutan nama dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) diselesaikan KPU dan Bawaslu.

Minggu, 11 Sep 2022 16:35 WIB

detikSumut

Kriminal Lampung Sepekan: Polisi Tembak Polisi-Siswi Tewas Digorok

Dalam sepekan terakhir, ada dua kasus di Lampung yang menjadi sorotan. Dua kasus itu adalah polisi yang menembak sesama polisi dan pembunuhan siswi.

Minggu, 11 Sep 2022 15:55 WIB

detikBali

Pencatutan Nama di Sipol, Pengamat: Bisa ke Ranah Pencemaran Nama Baik

Pengamat politik dari Undiknas, I Wayan Subanda mengatakan pencatutan data di Sipol bisa masuk ke ranah pidana pencemaran nama baik.

Minggu, 11 Sep 2022 13:22 WIB

detikBali

Dugaan Pengepul KTP-Catut Nama di Sipol, Bawaslu Bali: Bisa Dipidana

Pernyataan KPU yang menduga adanya peran pengepul KTP dalam kasus pencatutan nama dalam Sipol menuai respon dari Bawaslu Bali

Sabtu, 10 Sep 2022 11:29 WIB

detikBali

Banyak Kasus Korupsi, Peradi SAI: LPD Merasa Dikriminalisasi

Wakil Ketua DPC Peradi SAI Denpasar Giovanni Melianus Cla mengungkapkan LPD se-Bali merasa dikriminalisasikan atas kasus dugaan korupsi di beberapa lembaganya.

Sabtu, 10 Sep 2022 07:18 WIB

detikNews

Mengefektifkan Pengendalian Gratifikasi di BUMN

Kebijakan pencegahan korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) salah satunya dilaksanakan melalui upaya pengendalian gratifikasi.

Jumat, 09 Sep 2022 14:26 WIB

detikNews

Hakim Agung Ini Sebut Koruptor Rp 546 Miliar Djoko Tjandra Layak Lepas

Eddy Army menilai Djoko Tjandra layak dilepaskan karena yang diperbuatnya adalah perkara perdata. Namun empat hakim agung lainnya berpendapat sebaliknya.

Rabu, 07 Sep 2022 12:21 WIB