Pengesahan UU TNI menuai kritik dari akademisi Arry Bainus. Ia menilai prosesnya terburu-buru dan kurang melibatkan masyarakat, mirip dengan Omnibus Law.
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menolak Revisi UU TNI. Dinilai akan meruntuhkan supremasi sipil, memperluas keterlibatan militer dalam urusan sipil.
Pemuda dan NGO di Kalteng menggelar aksi protes di depan DPRD menolak RUU TNI yang dianggap mengembalikan militerisme. Tuntutan utama adalah mencabut UU TNI.