Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM telah memanggil 1.800 pengusaha tambang.
Kementerian Keuangan akan bentuk satgas baru untuk awasi penyerapan APBN, fokus pada program prioritas Prabowo. Evaluasi dan alokasi dana lebih efisien.