detikFinance

Ada RUU Cipta Kerja, Pengusaha Tak Bayar Pesangon Tetap Dapat Sanksi

"Yang diharapkan dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah kepastian bagi teman-teman pekerja untuk mendapatkan perlindungan dengan pemberian pesangon,"

Kamis, 20 Feb 2020 20:30 WIB

detikNews

Mempertanyakan DPR yang Kebut Omnibus Law Saat Pandemi Corona

DPR RI mengancang-ancang pembahasan omnimbus law Cipta Kerja saat masa pandmi virus Corona. Namun, tindakan ini dipertanyakan oleh beberapa kelompok masyarakat.

Selasa, 14 Apr 2020 07:15 WIB

detikNews

Nasdem: Kita Dukung RUU Cipta Kerja Karena Permudah Investasi

Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR RI Ahmad Ali menyatakan partainya mendukung RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

Rabu, 12 Agu 2020 18:28 WIB

detikNews

Ormas Islam Bisa Terbitkan Sertifikat Halal, Pimpinan DPR: Agar Hemat

Salah satu pasal dalam draf omnibus law menyebutkan penetapan kehalalan suatu produk bisa juga dilakukan oleh ormas Islam.Pimpinan DPR mendukung.

Rabu, 19 Feb 2020 11:56 WIB

detikNews

Tepis Survei Lokataru, Istana: RUU Ciptaker Jauh dari Otoriter dan Neo-Orba

Istana membantah hasil survei Lokataru yang menyebut mahasiswa menganggap omnibus law RUU Cipta kerja otoriter dan neo-Orba. Seperti apa?

Senin, 02 Mar 2020 08:43 WIB

detikFinance

Tok! RUU Omnibus Law Keuangan Lanjut ke Sidang Paripurna

Pemerintah bersama DPR resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPKS) alias Omnibus Law Keuangan

Kamis, 08 Des 2022 19:45 WIB

detikNews

Rieke PDIP Ungkap Usul Soal Pemisahan Aspek Ketengakerjaan dari Omnibus Law

Wakil Ketua Baleg DPR Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan sejumlah anggota Dewan mengusulkan agar klaster ketenagakerjaan dipisahkan dari RUU Ciptaker.

Selasa, 14 Apr 2020 18:15 WIB

detikFinance

RUU Cipta Kerja Ditolak Buruh, Airlangga: Sudah Diajak Dialog

"10 konfederasi sudah diajak dialog dengan Ibu Menteri Ketenagakerjaan, dan ada dibentuk tim. Dengan demikian seluruhnya sudah diajak dalam sosialisasi,"

Rabu, 12 Feb 2020 18:15 WIB

detikNews

PPP: DPR Bisa Tunda Bahas Omnibus Law di Tengah Jalan

Waketum PPP Arwani Thomafi menilai DPR dapat menyetop pembahasan omnibus law tersebut.

Kamis, 23 Apr 2020 22:02 WIB

detikNews

Dikritik Gegara Bahas Omnibus Law di Tengah Corona, DPR: Maju Kena Mundur Kena

Nanti dibilang DPR nggak produktif, DPR-nya melempem. Jadi DPR ini maju kena mundur kena ini," kata Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya.

Senin, 13 Apr 2020 18:36 WIB