Serikat buruh akan melakukan gugatan judicial review terkait Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 ke MA.
Kebijakan baru pemerintah untuk memungut iuran Tapera dikritik sana-sini. Meski menuai banyak kritik dan penolakan, pemerintah kukuh menjalankan program ini.
Empat mahasiswa Fakultas Hukum UGM hari ini akan mengajukan permohonan hak uji materiil atau judicial review terhadap Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024.
Majelis Hakim MK tidak melarang kegiatan di luar yang diprioritaskan, termasuk kegiatan pertambangan mineral pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Bali Tjok Oka Artha Ardana Sukawati keberatan dengan kenaikan pajak tempat spa sebesar 40%. Dia akan gugat ke MK.
Penerapan pajak hiburan yang naik menjadi 40-75 persen dibanjiri protes. Kini, kebijakan tersebut tengah dikaji ulang dan peraturan lama diterapkan sementara.