Putusan terkait kasus Harvey Moeis ini sempat menjadi polemik. Kini, hakim yang menjatuhkan vonis tersebut tengah diusut secara etik oleh Komisi Yudisial (KY).
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri. Pembentukan komisi ini langkah konkret pemerintah dalam memperkuat supremasi hukum.
"Hingga saat ini, KY belum menerima surat resmi dari Komisi III DPR RI terkait penolakan 9 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim ad hoc HAM di MA," kata KY.
Komisi Yudisial (KY) menganalisis vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis terkait kasus korupsi timah dengan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Lamhot Sinaga, ungkap dugaan monopoli dalam industri film. 60% film nasional hanya ditayangkan di bioskop besar dari PH tertentu.