Prabowo membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Komite tersebut dapat mengelola secara khusus agenda pembangunan di Papua.
Koalisi Pulihkan Bali akan gugat pemerintah terkait bencana banjir. Mereka menilai banjir disebabkan tata kelola buruk dan minta moratorium izin usaha.