Kementerian Keuangan akan bentuk satgas baru untuk awasi penyerapan APBN, fokus pada program prioritas Prabowo. Evaluasi dan alokasi dana lebih efisien.
Pemerintah dan DPR sepakat merevisi Undang-Undang BUMN. Di dalamnya ada aturan status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur hingga larangan rangkap jabatan.
Pemerintah merelakan Rp 530 triliun pajak di 2025 sebagai insentif untuk masyarakat. Berbagai sektor, terutama manufaktur, akan menikmati pembebasan ini.
Pemerintah Indonesia siapkan 6 stimulus ekonomi untuk mendukung pertumbuhan 5% di Q2-2025. Bantuan ini meliputi diskon transportasi, listrik, dan sosial.