detikNews

UU TNI Tidak Kembalikan Dwifungsi ABRI

UU TNI juga tidak mengizinkan TNI berbisnis. Jelaslah UU TNI bukan wujud kembalinya dwifungsi ABRI.

Minggu, 23 Mar 2025 14:46 WIB

detikNews

Penegakan UU TPKS Dinilai Lemah, Waka MPR Dorong Pembenahan

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menilai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual masih belum optimal meskipun UU TPKS telah disahkan.

Rabu, 11 Jun 2025 21:17 WIB

detikNews

Revisi UU TNI dan Alarm Supremasi Sipil

Pengesahan RUU TNI dilakukan secara terburu-buru padahal bukan pada situasi perang dan justru hanya mengedepankan penempatan militer di jabatan sipil.

Jumat, 21 Mar 2025 16:40 WIB

detikNews

Risiko Perubahan Paradigma dalam UU TNI

Paradigma baru yang ingin diterapkan ini dapat membuka peluang bagi potensi otoritarianisme dalam pemerintahan.

Jumat, 21 Mar 2025 14:15 WIB

detikBali

Revisi UU TNI Dinilai Langgar Prinsip Demokrasi

Pengamat Hukum John Tuba Helan menilai revisi UU TNI melanggar prinsip demokrasi, karena tidak memberi ruang partisipasi masyarakat.

Kamis, 20 Mar 2025 20:33 WIB

detikNews

HNW: Perubahan UU Haji Perkuat BPKH dalam Jaga Sustainabilitas Keuangan

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan UU Perubahan Haji memperkuat BPKH. Kini BPKH wajib terlibat dalam penetapan biaya haji untuk keberlanjutan.

Selasa, 26 Agu 2025 21:10 WIB

detikNews

DPR Sahkan Revisi UU TNI Hari Ini

Revisi Undang-Undang (RUU) TNI disahkan hari ini. RUU TNI akan disahkan melalui rapat paripurna DPR RI.

Kamis, 20 Mar 2025 06:57 WIB

detikNews

Parlemen Hungaria Loloskan UU Larang Parade LGBT

Diloloskannya UU yang melarang parade LGBT ini memicu protes kubu oposisi yang menyalakan suar di ruang sidang parlemen Hungaria.

Rabu, 19 Mar 2025 13:17 WIB

detikNews

UU Kejaksaan Digugat ke MK, Begini Kata Kejagung

UU Kejaksaan digugat ke MK terkait hak imunitas Jaksa. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan menghormati pandangan dan upaya hukum yang dilakukan masyarakat.

Kamis, 05 Jun 2025 14:58 WIB

detikNews

5 Gugatan UU TNI Tak Diterima MK, Ini Alasannya

MK menyatakan para pemohon tidak bisa menunjukkan jelas keterlibatan pemohon dalam proses pembentukan UU TNI itu.

Kamis, 05 Jun 2025 12:47 WIB