Komisi III DPR RI bentuk Panja RUU Penyesuaian Pidana, ditargetkan sah pekan depan. Pembahasan dilakukan pada 25-26 November 2025 sebelum KUHP baru berlaku.
Pimpinan DPR RI menerima usulan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) agar pemerintah segera membentuk badan khusus menangani masalah reforma agraria.
DPR merespons '17+8 Tuntutan Rakyat' dengan memutuskan enam langkah, termasuk penghentian tunjangan perumahan dan moratorium kunjungan kerja luar negeri.