Jokowi dengan sejumlah menteri menggelar rapat terbatas terkait kakao dan kelapa. Pemerintah memutuskan badan pengelolaan kakao dan kelapa digabung ke BPDPKS.
Kementerian Perdagangan menahan sebuah kapal tanker senilai Rp 50,9 miliar yang baru dibeli oleh PT AR milik warga Palembang karena tak miliki izin usaha.