DPR RI setujui 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025, termasuk RUU Perampasan Aset. KPK berharap dilibatkan dalam pembahasan untuk memulihkan aset hasil kejahatan.
Desain sistem pemilu penting untuk dirumuskan untuk memberdayakan pemilih, menjauhkan dari politik uang dan menguatkan fungsi kelembagaan partai politik.