Gugatan Rp 25 miliar terhadap empat perusahaan pers dinilai salah alamat. Jurnalis senior menekankan penyelesaian sengketa harus melalui UU Pers dan Dewan Pers.
MK menyatakan izin usaha pertambangan (IUP) ke perguruan tinggi, koperasi, hingga organisasi kemasyarakatan keagamaan tidak boleh melalui penunjukan langsung.