UU BUMN yang baru membawa perubahan signifikan terhadap praktik pengawasan BUMN. Berpotensi menimbulkan risiko-risiko yang perlu diantisipasi dan dimitigasi.
Bagaimana mungkin hakim bisa memastikan persyaratan itu terpenuhi, jika hanya diketahui hakim sekejap dalam proses sidang berlangsung saat pemeriksaan terdakwa?
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu nasional dipisah dengan pemilu daerah atau lokal. Keputusan ini membuat pilkada berpotensi digelar pada 2031.
KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan revisi UU TNI tidak mengembalikan dwifungsi militer, melainkan untuk koordinasi dan penugasan prajurit.
Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara serentak pada 2024 memberikan banyak poin evaluasi yang perlu diseriusi segera, terutama oleh pemangku kebijakan.