Bakamla telah mengusir kapal penjaga pantai China dari perairan Natuna Utara. Ini adalah yang ketiga kalinya kapal China diusir dari wilayah yurisdiksi RI.
Pengumuman kelulusan PPPK Tahap 2 pada 16 Juni 2025. Cek hasil seleksi online di SSCASN dan laman instansi. Ketahui tahapan selanjutnya hingga 30 Juni.
Wakil Ketua MPR RI, Ibas, menekankan pentingnya PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional yang berkelanjutan, menjamin arah pembangunan yang konsisten.
Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membeberkan alasan mengusulkan rancangan undang-undang keamanan laut.
Pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) tidak diwajibkan untuk nelayan kecil dengan kapal di bawah 5 GT.