Atalia Praratya, anggota DPR Fraksi Golkar, menolak rencana perbaikan Ponpes Al Khoziny dengan APBN. Ia mendesak kajian ulang untuk keadilan dan transparansi.
Badan Legislasi DPR RI resmi menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai usul inisiatif DPR.
OJK siapkan deregulasi di sektor Lembaga Pembiayaan dan Keuangan untuk dorong pertumbuhan ekonomi. Pelonggaran aturan diharapkan tingkatkan kemudahan berusaha.
Atalia Praratya meminta pemerintah kaji ulang soal APBN untuk perbaiki Ponpes Al Khoziny. Jangan sampai ada kesan perlakuan beda ke sekolah-masyarakat lain.
Anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya mendesak kaji ulang penggunaan dana APBN untuk Ponpes Al Khoziny, menekankan keadilan dan transparansi dalam prosesnya.