Dalam konteks efisiensi anggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Ekonomi Pancasila menjadi kunci untuk kemandirian fiskal dan keadilan sosial
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan agar ASN di lingkungan Pemprov DKI tidak mengeluh atas berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Ada sekelumit cerita di balik pertemuan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Keduanya bertemu untuk membahas dana daerah.
Pramono memastikan pemotongan dana bagi hasil (DBH) tak berdampak pada gaji ASN. Namun, Pramono mengatakan rekrutmen PJLP tahun depan berpeluang dikurangi.
Pramono mengungkap pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada Pemprov Jakarta hampir Rp 15 triliun. APBD DKI 2026 turun jadi Rp 79 triliun.