Intimidasi media di Indonesia menghambat keterbukaan informasi. Komisi Informasi soroti perlunya perlindungan hukum untuk hak masyarakat mendapatkan informasi.
FH UB dan Koalisi Masyarakat Sipil memberikan kritik tajam terkait RUU TNI, Polri, hingga Kejaksaan. RUU itu berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
1 warga Lempuyangan masih menolak angkat kaki. Warga tersebut menuntut PT KAI menjelaskan apa yang jadi dasar hukum, dasar administrasi, dan dasar kompensasi.