Pemerintah merencanakan efisiensi anggaran untuk mengatasi lonjakan harga BBM akibat konflik di Timur Tengah, tanpa memangkas program prioritas seperti MBG.
Kemnaker mencatat angka PHK di Indonesia per Mei 2025 mencapai 26.455 orang. Angka itu mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya periode yang sama.
Karyawan di China dipecat usai menolak tampil di acara makan malam tahunan kantor. Pengadilan menyatakan PHK ilegal dan perusahaan wajib membayar kompensasi.
Pemerintah menyusun rencana efisiensi anggaran untuk menjaga defisit APBN 2026 di bawah 3% akibat lonjakan harga BBM. Program prioritas tetap dipertahankan.