Menko Hadi menjelaskan data NPWP tidak dalam cakupan di PDNS 2 Surabaya. Dia menduga data-data itu diperoleh dari sejumlah lembaga di tingkat kota/kabupaten.
"Untuk dari 47 jadi 30 salah satunya adalah bagaimana INKA dan KAI jadi satu payung. Salah satunya ya bagaimana INKA dan KAI menjadi satu payung," kata Erick.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara enggan berkomentar banyak saat ditanya kebijakan terbaru AS ini. Namun menurutnya, Indonesia tetap harus waspada.
Komisi I DPR akan menggelar rapat mengenai polemik kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bersama Kemenko Polhukam dan Kemenkominfo pada Senin (23/9).
Pemerintah siapkan subsidi Rp 11,4 triliun untuk kendaraan ramah lingkungan 2025. Berikut rincian skema subsidi yang mencakup PPNBM DTP untuk mobil hybrid.
Viral curhatan seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hong Kong bernama Miss Yuni dikenakan bea masuk lebih besar dibanding harga barang berupa celana dalam.