detiksearch

detikcom

Kategori Berita

Daerah

Layanan

detik Network

Urut berdasarkan

Tipe artikel

Kanal

Waktu

detikNews

KPK Panggil Wasekjen PDIP Jadi Saksi Kasus Korupsi Rel KA

KPK memanggil Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan DPP PDIP, Yoseph Aryo Adhi Dharmo (YAAD).

Senin, 15 Sep 2025 12:45 WIB

detikJateng

Kakanwil Kemenag Jateng Dipanggil KPK, Jadi Saksi Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK memanggil Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Tengah, Saiful Mujab (SM) sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji.

Rabu, 08 Okt 2025 13:28 WIB

detikNews

Noel Jadi Tersangka, Legislator Yakin Presiden Serius Berantas Korupsi

KPK tetapkan eks Wamenaker Noel sebagai tersangka pemerasan sertifikasi K3. Nasir Djamil dukung tindakan tegas Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi.

Sabtu, 23 Agu 2025 07:50 WIB

detikHikmah

Temuan Baru Kasus Korupsi Kuota Haji: Kuota Petugas Dijual ke Jemaah

KPK mengungkap temuan baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Ada kuota petugas diperjualbelikan kepada calon jemaah.

Rabu, 08 Okt 2025 11:06 WIB

detikNews

KPK Panggil 23 Saksi Terkait Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut

KPK memanggil 23 saksi dalam penyelidikan kasus korupsi proyek jalan di Sumut. Lima tersangka telah ditetapkan, termasuk Kadis PUPR Provinsi Sumut.

Rabu, 08 Okt 2025 11:47 WIB

detikNews

Penyuluhan Hukum Jadi Strategi Kejari Simeulue Cegah Korupsi Dana Desa

Kejaksaan Negeri Simeulue berperan penting dalam penyuluhan hukum bagi masyarakat. Program ini bertujuan mencegah korupsi dan meningkatkan kesadaran hukum desa.

Senin, 15 Sep 2025 08:30 WIB

detikSumut

BGN Wanti-wanti SPPG Tak Tergoda Korupsi, Begini Modus yang Terdeteksi

BGN ungkap praktik korupsi di SPPG, termasuk laporan palsu dan bahan baku berkualitas rendah. Sistem pengawasan ketat diterapkan untuk mencegah penyelewengan.

Selasa, 07 Okt 2025 23:59 WIB

detikNews

Kejari Serang Ungkap Korupsi Bantuan 20 Ekor Sapi, 2 Orang Tersangka

Kejari Serang ungkap kasus korupsi bantuan 20 sapi di Tirtayasa. Dua tersangka ditahan, diduga merugikan negara Rp300 juta dengan penyalahgunaan wewenang.

Selasa, 07 Okt 2025 20:17 WIB