Wamenkum Eddy Hiariej menyatakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum disesuaikan dengan konvensi PBB antikorupsi meski batas waktu telah berlalu.
Wamen Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, mengomentari soal polemik hak cipta-royalti yang ramai dibahas.
DPR RI sahkan UU Satu Data Indonesia untuk pengelolaan data nasional yang lebih terintegrasi. UU ini memperkuat dasar hukum dan keamanan data masyarakat.