Ada wacana agar minyak goreng disubsidi menggunakan dana pungutan ekspor sawit yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Bernard Riedo menampik adanya praktik kartel atau kesepakatan naiknya harga minyak goreng.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menemukan secara langsung pedagang yang masih menjual minyak goreng mahal alias lebih tinggi dari HET ditetapkan pemerintah.