"Jangan, di dalam surat efisiensi saya itu jelas sekali yang pendidikan, kesehatan yang wajib infrastruktur itu tidak boleh diganggu," kata Mendagri Tito.
Bawaslu mengaku masih kekurangan anggaran untuk pengawasan pemungutan suara ulang pilkada. Bawaslu menyebut kekurangan anggaran itu sekitar Rp 90 miliar.