Pemuda dan NGO di Kalteng menggelar aksi protes di depan DPRD menolak RUU TNI yang dianggap mengembalikan militerisme. Tuntutan utama adalah mencabut UU TNI.
Kemhan dan TNI melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 26,9 T. Kemhan menegaskan pemangkasan anggaran tersebut tidak akan menggangu tugas pokok dan fungsinya.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan revisi UU TNI hasil kesepakatan pemerintah dan DPR, tanpa intervensi Presiden Prabowo. Begini pernyataannya.
Wakil Menteri Pertanahan (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto mengatakan efisiensi Kemenhan dan TNI mencapai Rp 26.993.400.000.000 atau Rp 26,9 triliun.