Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Syaripudin, menyebutkan Pemprov DKI belum bisa menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2026.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menawarkan skema HGB di atas HPL untuk menyelesaikan masalah pertanahan di Jakarta, bisa melindungi aset negara dan hak warga.