"Saya pikir sepakat lah Komisi VI untuk menolak pagu indikatif ini, dan kenapa nambahnya harus Rp 800 miliar, kenapa nggak tambah Rp 2 triliun gitu?" ujarnya.
DPR RI akan menugaskan tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Budaya Republik Indonesia (Kemenbud RI).
Lembaga yudikatif MK, MA, dan KY rapat bersama Komisi III DPR membahas rencana anggaran 2026. Ketiganya mengajukan tambahan anggaran dengan angka yang berbeda.
Anggota DPR Ilham Permana desak pembentukan RUU Kawasan Industri untuk menyatukan regulasi, mendukung investasi, dan memastikan keberlanjutan sosial-ekologis.