Menko Cak Imin ungkap ada 1,6 juta penduduk Indonesia miskin ekstrem. Dia mendorong Majelis Pemberdayaan menjadikan pesantren sebagai motor pemberdayaan.
Pakar hukum Said Bakhri usulkan agar illicit enrichment tak dimasukkan dalam RUU Perampasan Aset. Ia menekankan pentingnya konstruksi hukum yang tepat.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bertemu dengan serikat pekerja untuk menyusun RUU Ketenagakerjaan. Proses terbuka untuk masukan dari buruh dan pengusaha.
RUU Perampasan Aset sangat dibutuhkan untuk memulihkan aset hasil kejahatan. Dukungan pemerintah dan DPR menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi.